Hal yang Harus Dipenuhi agar Proses Berjalan Lancar
Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari sistem pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan bukan berarti wajib pajak telah melakukan pelanggaran, melainkan proses administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selama proses pemeriksaan berlangsung, wajib pajak tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi. Memahami kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan akan membantu perusahaan menghadapi proses pemeriksaan dengan lebih tertib, mengurangi hambatan administrasi, dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan.
Mengapa Memahami Kewajiban Wajib Pajak Itu Penting?
Pemeriksaan pajak membutuhkan kerja sama antara pemeriksa dan wajib pajak. Pemeriksa memerlukan data, dokumen, serta penjelasan yang lengkap untuk menilai kepatuhan perpajakan sesuai ruang lingkup pemeriksaan.
Apabila kewajiban tersebut dipenuhi dengan baik, proses pemeriksaan umumnya berjalan lebih efektif. Sebaliknya, keterlambatan menyerahkan dokumen atau kurangnya informasi dapat memperpanjang proses karena pemeriksa harus meminta data tambahan.
PMK Nomor 15 Tahun 2025 memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak agar tercipta kepastian hukum selama pemeriksaan berlangsung.
Memperlihatkan Buku, Catatan, dan Dokumen
Salah satu kewajiban utama wajib pajak adalah memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen, serta data yang menjadi dasar pembukuan maupun pencatatan kepada pemeriksa pajak.
Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan, Surat Pemberitahuan (SPT), faktur pajak, bukti potong, bukti pembayaran pajak, kontrak, invoice, rekening koran, hingga dokumen lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan.
Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting karena seluruh hasil pemeriksaan didasarkan pada bukti yang tersedia.
Memberikan Akses terhadap Data yang Dibutuhkan
Selain menyerahkan dokumen, wajib pajak juga berkewajiban memberikan akses kepada pemeriksa terhadap data yang berkaitan dengan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila data tersimpan dalam sistem elektronik, perusahaan perlu memastikan data tersebut dapat diakses dan ditampilkan ketika diminta. Hal ini termasuk data pembukuan digital maupun dokumen elektronik yang menjadi bagian dari administrasi perusahaan.
Persiapan data sejak awal akan membantu menghindari keterlambatan dalam proses pemeriksaan.
Memberikan Keterangan yang Benar
Wajib pajak juga berkewajiban memberikan penjelasan yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya apabila pemeriksa meminta klarifikasi atas suatu transaksi atau data tertentu.
Penjelasan yang disampaikan sebaiknya didukung dokumen yang relevan sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Memberikan jawaban yang konsisten akan membantu pemeriksa memahami transaksi secara lebih objektif.
Dalam praktiknya, banyak perusahaan melakukan evaluasi dokumen bersama Taxerract Globe sebelum proses pemeriksaan dimulai. Langkah ini membantu memastikan bahwa data, laporan keuangan, dan pelaporan perpajakan telah konsisten sehingga penjelasan kepada pemeriksa menjadi lebih terarah.
Memberikan Kesempatan Pemeriksa Melaksanakan Tugasnya
PMK Nomor 15 Tahun 2025 juga mengatur bahwa wajib pajak berkewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan.
Artinya, perusahaan perlu memberikan akses yang diperlukan terhadap lokasi usaha, dokumen, maupun informasi yang memang berkaitan dengan pemeriksaan. Kerja sama yang baik akan membantu proses berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi hak wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan.
Menjaga Kelengkapan Administrasi
Salah satu persiapan terbaik sebelum pemeriksaan adalah memastikan seluruh administrasi perpajakan telah tersusun dengan baik.
Perusahaan sebaiknya melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan SPT, memastikan bukti transaksi tersimpan dengan rapi, serta memeriksa kembali dokumen pendukung yang berkaitan dengan periode pajak yang akan diperiksa.
Administrasi yang tertata tidak hanya mempermudah pemeriksaan, tetapi juga membantu perusahaan menjawab setiap permintaan klarifikasi secara lebih cepat.
Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari
Beberapa kesalahan yang sering terjadi saat pemeriksaan adalah menunda penyerahan dokumen, memberikan data yang belum diverifikasi, atau menyampaikan penjelasan tanpa didukung bukti yang memadai.
Perusahaan juga sebaiknya tidak menyerahkan dokumen secara bertahap tanpa alasan yang jelas apabila seluruh dokumen sebenarnya telah tersedia. Persiapan sejak awal akan membuat proses pemeriksaan lebih efisien dan mengurangi kemungkinan munculnya permintaan data tambahan.
Selain itu, penting untuk menunjuk personel yang memahami administrasi perpajakan perusahaan agar komunikasi dengan pemeriksa berjalan lebih efektif.
Kepatuhan Dimulai dari Persiapan yang Baik
Memahami kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan merupakan bagian penting dari kepatuhan perpajakan. Dengan menyiapkan dokumen secara lengkap, memberikan informasi yang benar, serta memenuhi kewajiban sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2025, perusahaan dapat menjalani pemeriksaan dengan lebih tertib dan profesional.
Apabila perusahaan ingin memastikan seluruh dokumen dan administrasi telah siap sebelum pemeriksaan berlangsung, layanan pendampingan pemeriksaan pajak dapat membantu melakukan penelaahan dokumen, rekonsiliasi data, serta memberikan asistensi selama proses pemeriksaan. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat menghadapi pemeriksaan secara lebih percaya diri sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.